Jumat, 26 April 2013

Hubungan Industrial


- Pengertian Hubungan Industrial
Hubungan industrial sebenarnya merupakan kelanjutan dari istilah Hubungan Industrial Pancasila. Berdasarkan literatur istilah Hubungan Industrial Pancasila (HIP) merupakan terjemahan labour relation  atau hubungan perburuhan.Istilah ini pada awalnya menganggap bahwa hubungan perburuhan hanya membahas masalah-masalah hubungan antara kerja/buruh dan pengusaha.
Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Hubugan Industrial Pancasila (HIP) departemen Tenaga kerja (Anonim, 1987:9) pengertian HIP ialah suatu sistem yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas keperibadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.
Untuk itu sebagai wujud pelaksanaan  hubungan kerja antara pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah harus sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, artinya segala bentuk perilaku semua subjek yang terkait dalam proses harus mendasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila secara utuh.
Dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengertian istilah hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara  para perilaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri atas unsur pengusaha,  pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
-HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
A. Dasar Hukum
Ada beberapa landasan dalam Hubungan Industrial Pancasila yang harus diperhatikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu :
a) Pancasila sebagai landasan idiil.
HIP berlandaskan pada keseluruhan sila-sila daripada Pancasila secara bulat dan utuh, artinya sila-sila dari Pancasila harus digunakan terkait satu sama lain dan tidak boleh menonjolkan yang lebih dari yang lain.
b) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
HIP juga berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mulai dari Pembukaan, Batang Tubuh maupun pada Penjelasannya.
c) Ketetapan MPR No. II Tahun 1978 sebagai landasan structural dan operasional.
HIP mempunyai landasan structural dan landasan operasional TAP. MPR No. II/1978 yaitu tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
d) Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan operasional.
e) Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan-kebijakan Pemerintah sesuai Trilogi Pembangunan Nasional, yaitu:
• Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
• Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.
B. Pengertian
• Hubungan Industrial adalah keseluruhan hubungan kerja sama antara semua pihak yang tersebut dalam proses produksi disuatu perusahaan.1
• Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Hubugan Industrial Pancasila (HIP), pengertian HIP ialah suatu sistem yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas keperibadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.2
• Dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengertian istilah hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para perilaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.



- Pengertian Perusahaaan
Perusahaan adalah suatu organisasi dimana sumber daya (input) dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa (output) kepada pelanggan. Hampir di semua perusahaan mempunyai tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan laba. Jenis perusahaan dibedakan menjadi tiga, yaotu: perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Sedangkan bentuk dari perusahaan itu sendiri dibedakan menjadi: perusahaan perseorangan dan persekutuan (perseroan).
  -Peraturan Perusahaan
Adalah Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.

-Apa saja yang dimuat dalam peraturan perusahaan?
Memuat ketentuan sebagai berikut :
a. hak dan kewajiban Pengusaha
b. hak dan kewajiban Pekerja
c. syarat-syarat kerja
d. Tata tertib perusahaan
e. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan

-Peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan UU?
Yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan UU yang berlaku dan apabila bertentangan, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan tersebut.
 
-cara pengusaha untuk memberitahukan pekerja tentang peraturan perusahaan ?
Pemberitahuan dilakukan dengan cara membagikan salinan peraturan perusahaan kepada setiap pekerja, menempelkan peraturan perusahaan di tempat-tempat yang sangat strategis dan mudah dibaca oleh para pekerja dan memberikan penjelasan langsung kepada para pekerja.

PROFIL PERUSAHAAN

Seiring dengan perkembangan bisnis perusahaan, maka sejak Tanggal 27 November 2004, PT SINAR SOSRO dan PT GUNUNG SLAMAT bernaung dibawah perusahaan induk (holding company) yakni PT ANGGADA PUTRA REKSO MULIA (Grup Rekso) yang berkantor Pusat di :


Gedung Graha Rekso
Jl. Boulevard Artha Gading Kav A1
http://www.sosro.com/images/kantor-sosro.jpgSentra Bisnis Artha Gading –
Kelapa Gading - Jakarta Utara, 14240
PT. SINAR SOSRO
Berdiri pada tahun 1974, PT SINAR SOSRO merupakan perusahaan minuman teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia.

Dasar atau Filosofi PT. Sinar Sosro adalah Niat Baik yang di jabarkan dalam 3K dan RL yakni :
  • Peduli terhadap KUALITAS
  • Peduli terhadap KEAMANAN
  • Peduli terhadap KESEHATAN
  • Serta RAMAH LINGKUNGAN

Keterangan untuk produk PT. Sinar Sosro :
  • Teh botol Sosro menggunakan bahan baku : air, gula industri dan teh hijau yang dicampur dengan bunga melati dan bunga gambir (dikenal dengan teh wangi).
  • Fruit Tea menggunakan bahan baku yakni : air, gula industri, teh hitam dan konsentrat sari buah asli.
  • Joy Tea Green menggunakan bahan baku : air, gula industri dan teh hijau.
Bahan baku teh untuk produk-produk PT. SINAR SOSRO disuplai oleh PT. GUNUNG SLAMAT, sedangkan bahan baku teh tersebut dikelolah oleh PT. AGRO PANGAN selaku sister company. Bahan baku teh untuk PT. Sinar Sosro berasal dari:
  • Perkebunan Teh Gunung Rosa di Cianjur
  • Perkebunan Teh Gunung Manik di Cianjur
  • Perkebunan Teh Gunung Cempaka di Cianjur
  • Perkebunan Teh Gunung Satria di Garut
  • Perkebunan Teh Daerah Neglasari di Garut
  • Perkebunan Teh Daerah Cukul di Pangalengan
  • Perkebunan Teh Daerah Sambawa di Tasikmalaya
Kesegaran, rasa serta higinitas dari produk menjadi salah satu konsentrasi PT. SINAR SOSRO dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas.
PT. SINAR SOSRO berkantor pusat di :

Gedung Graha SOSRO
Jl. Sultan Agung Km. 28 Kelurahan Medan Satria Bekasi 17132

Kamis, 25 April 2013

Industrial Pancasila

Pengertian Hubungan Industrial
Hubungan industrial sebenarnya merupakan kelanjutan dari istilah Hubungan Industrial Pancasila. Berdasarkan literatur istilah Hubungan Industrial Pancasila (HIP) merupakan terjemahan labour relation  atau hubungan perburuhan.Istilah ini pada awalnya menganggap bahwa hubungan perburuhan hanya membahas masalah-masalah hubungan antara kerja/buruh dan pengusaha.
Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Hubugan Industrial Pancasila (HIP) departemen Tenaga kerja (Anonim, 1987:9) pengertian HIP ialah suatu sistem yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas keperibadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.
Untuk itu sebagai wujud pelaksanaan  hubungan kerja antara pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah harus sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, artinya segala bentuk perilaku semua subjek yang terkait dalam proses harus mendasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila secara utuh.
Dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengertian istilah hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara  para perilaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri atas unsur pengusaha,  pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

-HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
A. Dasar Hukum
Ada beberapa landasan dalam Hubungan Industrial Pancasila yang harus diperhatikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu :
a) Pancasila sebagai landasan idiil.
HIP berlandaskan pada keseluruhan sila-sila daripada Pancasila secara bulat dan utuh, artinya sila-sila dari Pancasila harus digunakan terkait satu sama lain dan tidak boleh menonjolkan yang lebih dari yang lain.
b) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
HIP juga berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mulai dari Pembukaan, Batang Tubuh maupun pada Penjelasannya.
c) Ketetapan MPR No. II Tahun 1978 sebagai landasan structural dan operasional.
HIP mempunyai landasan structural dan landasan operasional TAP. MPR No. II/1978 yaitu tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
d) Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan operasional.
e) Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan-kebijakan Pemerintah sesuai Trilogi Pembangunan Nasional, yaitu:
• Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
• Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.
B. Pengertian
• Hubungan Industrial adalah keseluruhan hubungan kerja sama antara semua pihak yang tersebut dalam proses produksi disuatu perusahaan.1
• Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Hubugan Industrial Pancasila (HIP), pengertian HIP ialah suatu sistem yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas keperibadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.2
• Dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengertian istilah hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para perilaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- Pengertian Perusahaaan
Perusahaan adalah suatu organisasi dimana sumber daya (input) dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa (output) kepada pelanggan. Hampir di semua perusahaan mempunyai tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan laba. Jenis perusahaan dibedakan menjadi tiga, yaotu: perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Sedangkan bentuk dari perusahaan itu sendiri dibedakan menjadi: perusahaan perseorangan dan persekutuan (perseroan).
  -Peraturan Perusahaan
Adalah Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.

-Apa saja yang dimuat dalam peraturan perusahaan?
Memuat ketentuan sebagai berikut :
a. hak dan kewajiban Pengusaha
b. hak dan kewajiban Pekerja
c. syarat-syarat kerja
d. Tata tertib perusahaan
e. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan

-Peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan UU?
Yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan UU yang berlaku dan apabila bertentangan, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan tersebut.
 
-cara pengusaha untuk memberitahukan pekerja tentang peraturan perusahaan ?
Pemberitahuan dilakukan dengan cara membagikan salinan peraturan perusahaan kepada setiap pekerja, menempelkan peraturan perusahaan di tempat-tempat yang sangat strategis dan mudah dibaca oleh para pekerja dan memberikan penjelasan langsung kepada para pekerja.

Senin, 21 Januari 2013

PENGERTIAN, PRINSIP, JENIS ASURANSI

PENGERTIAN ASURANSI:

Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. [1]
Istilah "diasuransikan" biasanya merujuk pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan.[1]



PRINSIP ASURANSI: 

Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu :
*Insurable interest Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.
*Utmost good faith Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah : si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungkan.
*Proximate cause Suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.
*Indemnity Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278).
*Subrogation Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.
*Contribution Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.



ASURANSI

Tugas kelompok Softskil Ass BUMI PUTRA kantor cabang Bekasi Jl.Ir.H Juanda No.109A Bekasi 17112 dengan narasumber Bpk. Mahmud.
-Marselina
-Dwi Aryanti
-Via Purnamasari
 
1. Bagaimana cara menutup polis Asuransi?
Jawab :  Menurut data yang telah di peroleh oleh kelompok kami, cara menutup polis pada asuransi BUMI PUTRA adalah :
-          Mengisi Aplikasi.
-          Wawancara kesehatan (under writing).
-          Mengisi daftar riwayat hidup.
-          Foto copy KTP.
-          Menentukan siapa tertanggung dan pemegang polis.
-          Menentukan ahli waris.
Setelah data di atas diketahui oleh anggota polis, kemudian setelah mengisi aplikasi anggota polis kemudian melakukan tes kesehatan yang meliputi: Kesehatan fisik berupa cacat, mata, pendengaran, bagian dalam, sehingga dapat di ketahui bahwa anggota polis tidak dalam keadaan menderita penyakit, ataupun cacat. Setelah data kesehatan benar-benar menyatakan bahwa angggota tidak mengalami penyakit, kemudian mengisi daftar riwayat hidup, setelah itu kemudian menentukan siapa pemegang atau orang yang berkuasa penuh untuk mencairkan dana, dan tertanggung adalah orang yang telah menjadi penjamin untuk menghitung rumus premi, setelah itu menentukan siapakah yang berhak menjadi ahli waris asuransi polis.
2.  Dokumen yang terdapat pada polis atau surat perjanjian dan item-item yang tersedia di polis?
Jawab: isi pada polis adalah sebagai berikut:
1.      Keterangan periode pembayaran
2.      Masa labsis atau data yang sudah tidak berlaku lagi
3.      Pemulihan otomatis
4.      Pemulihan biaya
5.      Ahli waris
6.      Surat perjanjian dan klausal.
3. Jelaskan bagaimana prodsedur penutupan klaim asuransi  BUMI PUTRA meliputi dokumen dan flowchart?
Jawab :  pada penutupan Klaim masa usia 5-99 tahun masa protek, dan pada masa penutupan ini juga anggota dapat menentukan  untuk kepengurusan klaim, berupa :
A.    Habis Kontrak
Meliputi:
 - Surat pengajuan klaim terbaru
 - surat pernyataan punya/tidak No. rekening
- surat pernyataan lepas hak
- surat kenyataan hilang dari polisi
-surat pernyataan pemegang polis + No. telp
- surat pernyataan KUAK, kacab diketahui kawil
-kuitansi akhir asli
-foto copy KTP
B.     Penebusan
Meliputi:
-          Surat pengajuan klaim terbaru
-          surat pernyataan punya/tidak No. rekening
-          Polis Asli
-          Kuitansi premi akhir asli
-          Foto Copy KTP pempol yang masih berlaku
-          Blanko CM-NT
-          Blanko CM-PNB
C.     Meninggal dunia
Meliputi:
-          Surat pengajuan klaim terbaru
-          surat pernyataan punya/tidak No. rekening
-          Polis Asli
-          Kuitansi premi akhir asli
-          Foto Copy KTP tertanggung
-          Foto Copy KTP ahli waris (yang di tunjuk dalam polis)
-          Foto Copy kartu keluarga
-          Surat keterangan dari lurah, di syahkan Camat
-          Surat keterangan Sebab menginggal Dunia dari Dokter atau Rumah sakit
-          Surat Keterangan/ kuasa dari Ahli Waris untuk mendapatkan data rekdis
-          Daftar pernyataan Klaim (diisi oleh ahli waris)
-          Bukti setoran PP07
-          Laporan penyelidikan Klaim kepala Cabang
-          Surat keterangtan pemakaman
-          Surat keterangan dari Kepolisian (untuk meninggal kecelakaan)
-          Surat kuasa dari yang di tunjuk dalam hal yang di tunjuk lebih dari satu dan berhalangan
D.    Rider A,B,ABD, Mitra HSB, Mitra 53CIA, Mitra 53CI, Mitra CIWP
E.     Rawat inap
F.      Dana kelangsungan belajar
Flowchart  Penutupan Klaim













 




















End
 
 

Keterangan Gambar
a.       Anggota mengisi aplikasi polis
b.      Pengisian aplikasi sesuai dengan KTP
c.       Anggota mengisi kuitansi
d.      Anggota menunjukkan Buku Polis
e.       Kuitansi diberi matrai untuk lebih disetui, kemudian penutupan dapat di lakukan.